Dr. Sihombing,” Perlunya Pemerintah Menganalisis Teori Kalkulasi Keuangan,”

Kawunglarang.Com- 

       .Dr. (Hukum) B.F. Sihombing,S.H., M.H.                                            Presiden RI H.Ir. Joko Widodo.                                                        

Jakarta – Menyikapi wabah corona yang melanda Indonesia, yang menyebabkan tatanan di pemerintah menjadi banyak perubahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada 2021 terjadi booming di sektor pariwisata di Indonesia. Sebab, Jokowi meyakini wabah virus Corona (COVID-19) di Indonesia selesai di akhir tahun ini.

"Saya meyakini ini hanya sampai akhir tahun. Tahun depan booming di pariwisata. Semua orang pengin keluar semua orang ingin menikmati kembali keindahan pariwisata sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas mitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (16/4/2020).

Jokowi tidak ingin adanya pesimisme terkait COVID-19 sehingga lonjakan pariwisata tahun 2021 tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan destinasi wisata unggulan, seperti Danau Toba dan Labuan Bajo.

"Jangan sampai nanti kita terjebak pada pesimisme karena masalah COVID-19 ini sehingga booming yang akan muncul setelah COVID-19 ini selesai tak bisa kita manfaatkan secara baik," ujarnya.

Pada saat ini, dampak COVID-19 turut dirasakan di sektor pariwisata. Jokowi meminta adanya program mitigasi perlindungan sosial bagi pekerja di sektor pariwisata serta realokasi anggaran di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk padat karya bagi pekerja di bidang pariwisata.

"Kemudian kedua juga realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata (dan Ekonomi Kreatif) harus diarahkan semacam program padat karya tunai bagi pekerja-pekerja bergerak di bidang pariwisata,” kata Jokowi.

Menyikapi pernyataan Presiden Jokowi seperti dikutip detik.com. Melalui via whatsApp, Kamis (17/04/20) Dr. (Hukum) B.F. Sihombing,S.H.,M.H menyumbangkan saran di sektor keuangan Indonesia yang dapat menanggunglangi kebutuhan rakyat.

Kalau memang benar Virus Corona ini berakhir tahun Desember 2020. Pertanyaannya. Apakah stok keuangan kita sudah memadai? Untuk memenuhi kebutuhan pokok, dari mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, dan Desember ( 8 bulan )?  

Menurut Dr. Sihombing perlu kita menganalisis dari Teori Kalkulasi atau Untung Rugi. Seandainya kebutuhan pokok kita per keluarga saat ini Rp.1.500.000 per bulan.Berarti kita harus siapkan uang 8 x 1.500.000 Berarti Rp.12.000.000.

“Nah pertanyaan ke dua apabila tak ada biaya 12 juta itu bagaimana solusinya? Ini memang menjadi soal kemungkinan besar kita harus melakukan pinjaman untuk menutupi sisa biaya hidup itu. Pertama, bisa pinjam dari saudara, tetangga, teman, kawan, dari kantor, Bank dll. Ke dua, bisa mrngandalkan bantuan pemerintah, berupa BLT, biaya pra kerja dll. Ke tiga, mungkin menjual berupa harta atau aset yg ada, seperti logam mulia, barang barang bergerak seperti mobil, motor, TV., dll. Juga bisa menjual benda benda tak bergerak, seperti.rumah, tanah, dijual atau di agunkan. 

Memang kondisi seperti saat ini kita perlu berhemat, seperti tidak merokok, jajan yang tak begitu perlu, membeli makanan minuman yg agak mahal dll. Mungkin ada lagi solusi lain mari kita pikirkan yg lebih baik dan terjangkau, suatu renungan akibat dampak Virus Corona. 

Menurut  Dr Sihombing solusi ke empat, barangkali pemerintah juga perlu memberikan pinjaman lunak tanpa bunga dan agunan, bagi mereka yg tak mampu yg kerjanya dari penghasilan harian, seperti tukang ojek, angkot, supir, pedagang sayur, bakso, bakwan, pedagang buah buahan, dll. Karena mungkin mereka tak lagi punya apa apa karena tak bisa melakukan aktivitas sehari hari.

“Pinjaman  lunak ini diperlukan untuk dapat mengantisipasi atau memperkecil angka pelanggaran dan kejahatan di masyarakat, ucap Dr. Sihombing. [edi/Jf/Kl].