Marak Kasus Perundungan di Jawa Barat, Komitmen Pengawasan dan Ketegangan Sanksi Jadi Sorotan
https://www.kawunglarang.com/2026/10/marak-kasus-perundungan-jawa-barat-pengawasan-pendidikan..html
 |
| Foto ilustrasi pemberitaan maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan Jawa Barat yang menjadi sorotan publik. (Foto: Ilustrasi/KawungLarang.com) |
RUBRIK:
Berita Utama / Pendidikan & Hukum / Jawa Barat
KAWUNGLARANG.COM - BANDUNG, — Gelombang kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Rentetan insiden yang terjadi mulai dari tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi memicu keprihatinan masyarakat akan efektivitas sistem pengawasan dan perlindungan anak didik.
Salah satu kasus yang menyita perhatian publik nasional terjadi di lingkungan asrama mahasiswa Telkom University, Bandung. Aksi intrik kekerasan yang melibatkan mahasiswa baru tersebut direspons cepat oleh pihak rektorat. Berdasarkan hasil investigasi Satgas PPKPT dan pimpinan kampus, empat mahasiswa terbukti terlibat dan dijatuhi sanksi tegas, mulai dari tindakan disiplin hingga pemberhentian secara permanen (Drop Out) bagi pelaku utama.
Tak hanya di jenjang perguruan tinggi, tindakan kekerasan serupa juga merambah ke tingkat sekolah menengah di wilayah Priangan Timur. Di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, video dugaan penganiayaan terhadap siswi MTs yang dipicu kesalahpahaman pergaulan viral di media sosial. Pihak kepolisian setempat bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) telah turun tangan menangani para Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta memberikan pendampingan psikologis bagi korban.
Sementara itu, kasus perundungan yang melibatkan oknum senior terhadap junior juga dilaporkan terjadi di luar lingkungan sekolah SMAN 3 Tasikmalaya. Pihak sekolah bersama komite dan aparat penegak hukum mengambil langkah mediasi serta sanksi edukatif guna memutus mata rantai budaya senioritas yang menyimpang.
Maraknya fenomena ini menegaskan perlunya sinergi konkret antara pengelola lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Evaluasi sistem pengawasan di area rawan—seperti asrama dan tempat berkumpul di luar jam sekolah—serta ketegangan penegakan aturan menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif di Jawa Barat. (Red)
